Cirebontrend.id – CIREBON – Anggota DPRD Provinsi m Jawa Barat dari fraksi Partai Demokrat menggelar kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025, di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan masyarakat dan instansi pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah aspirasi masyarakat mengemuka, mulai dari masalah infrastruktur hingga pendidikan.
Lurah Pegambiran, Ikhwan Izzudin, mengungkapkan kekhawatiran terkait kondisi tanggul yang jebol sepanjang 60 meter di wilayahnya.
Kejadian ini meningkatkan risiko banjir yang mengancam keselamatan warga. Ikhwan meminta perhatian serius dari pemerintah daerah.
“ kami ingin pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur tersebut, serta mengambil langkah-langkah preventif guna mengurangi potensi bencana di wilayah rawan banjir,” katanya.
Selain itu, Ikhwan juga menyampaikan permasalahan serius terkait tingginya angka stunting di wilayah RW 17.
“Kami berharap pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih konkret guna menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RW 13, Fitri, menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan fasilitas PAUD di wilayahnya. Dengan 49 murid yang saat ini terdaftar, Fitri meminta adanya bantuan untuk rehabilitasi ruang kelas agar dapat digunakan kembali.
Ia juga menyoroti rendahnya kesejahteraan guru PAUD, yang saat ini hanya menerima honor Rp360 ribu per bulan dari dana wali kota.
“Kami berharap jumlah penerima honor dapat ditingkatkan menjadi dua guru per lembaga guna mendukung kualitas pendidikan anak usia dini,” ucapnya.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Ratnawati, menyampaikan beberapa poin penting dari pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, akan ada program pengembangan batik yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Cirebon sebagai salah satu langkah peningkatan ekonomi lokal.
“Dalam hal pendidikan, bahwa Gubernur Jawa Barat memprioritaskan pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerah,” jelasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditindaklanjuti, sehingga solusi bagi permasalahan yang ada dapat segera ditemukan.
