Cirebontrend.id – CIREBON – Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melaksanakan rapat pimpinan (rapim) terkait program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.
Rapat yang digelar di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, pada Senin 24 Februari 2025, dipimpin oleh Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman.
Dalam rapat tersebut, Agus menjelaskan bahwa ada 12 program prioritas yang akan dilaksanakan selama 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.
Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga kesehatan masyarakat.
“Atas izin Pak Bupati, saya melaksanakan rapim dengan para kepala perangkat daerah untuk membahas tentang 100 hari kerja. InsyaAllah, kami optimis bisa merealisasikan ini,” ujar Agus usai rapat.
Selain pejabat Pemkab Cirebon, rapat juga dihadiri oleh para camat se-Kabupaten Cirebon, yang turut mendukung pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.
Agus menambahkan bahwa program-program prioritas ini selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Imron dan Agus Kurniawan Budiman.
Beberapa program yang menjadi fokus antara lain terkait dengan Dinas Sosial (Dinsos), perizinan, BPJS Kesehatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan, serta sektor-sektor lainnya.
“Alhamdulillah, nanti akan ada sekolah unggulan, baik di jenjang SD maupun SMP. Selain itu, ada juga program terkait infrastruktur jalan, yang sudah dibahas dengan Dinas PUTR dan dinas terkait lainnya,” jelas Agus.
Agus juga menyoroti sektor infrastruktur, yang akan diselaraskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025.
“Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kita akan rapat dengan TAPD untuk membahas ini lebih lanjut,” tuturnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa 12 program prioritas tersebut sangat realistis untuk direalisasikan dalam 100 hari kerja, mengingat kekuatan finansial Pemkab Cirebon.
“Memang ada beberapa program yang berhubungan dengan infrastruktur dan mekanisme keuangan yang berbeda. Namun, minimal, peluncuran program-program tersebut bisa dilakukan dalam 100 hari kerja. Misalnya, renovasi sarana prasarana ruang kelas atau pembangunan ruang kelas baru,” ungkap Hilmy.
“Penyelesaian program-program ini tergantung pada mekanisme keuangan dan administratif yang ada,” pungkasnya.
Dengan adanya rapat ini, Pemkab Cirebon semakin memantapkan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan 12 program prioritas yang diharapkan dapat membawa perubahan positif di Kabupaten Cirebon dalam waktu dekat.
