CirebonTrend.id – Indramayu – Seorang nelayan berusia 49 tahun asal Desa Totoran, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, menjadi contoh nyata kepedulian terhadap nasib nelayan kecil di wilayahnya.
Sebagai mantan Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Indramayu, Carikam telah berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional.
Kini, ia menjabat sebagai Ketua Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris, berupaya mengatasi permasalahan akses bahan bakar bagi para nelayan di daerahnya.
“Ketika saya menjadi Ketua DPD KNTI, banyak masalah yang dihadapi nelayan kecil, terutama dalam hal akses BBM bersubsidi. Kami berjuang agar nelayan tidak terpinggirkan,” ungkap Carikam.
Sejak berdirinya KNTI di Indramayu pada 2012, Carikam aktif memperjuangkan hak-hak nelayan. Namun, setelah mengundurkan diri dari posisi Ketua DPD KNTI pada 2022, ia beralih menjadi Wakil Ketua Bidang Ekonomi di DPP KNTI.
Melihat kesulitan yang dialami nelayan, Carikam berinisiatif mengikuti program SOLUSI yang digagas oleh kementrian UMKM yang bekerjasama dengan Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan program solar bersubsidi dengan pembuatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.
Sebelumnya, nelayan di wilayah tersebut harus membeli solar bersubsidi dari Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) atau SPBU, yang sering kali menyebabkan antrean panjang dan pembelian dengan harga lebih tinggi saat kuota habis.
“Di Dadap itu sudah ada 400 orang nelayan, ditambah dari Limbangan 200 orang, makanya kewalahan. Jadi Dadapnya menolak pembelian solar oleh nelayan Limbangan,” jelas Carikam, mengungkapkan situasi sulit yang dihadapi para nelayan.
Setelah Carikam mengajukan pembuatan SPBUN pada awal 2023, program ini resmi beroperasi pada 29 Agustus 2023.
SPBUN 38.45217 tersebut melayani 150 nelayan di wilayah Limbangan dan sekitarnya yang beroperasi di daerah tersebut dengan ukuran kapal rata-rata 2-3 GT.
Dengan kehadiran SPBUN 38.45217 yang dikelola Koperasi Wana Pantai Tiris, Carikam berharap masa depan nelayan di Kabupaten Indramayu bisa lebih baik.
“Kami berharap kuota pasokan solar harian bisa lebih fleksibel, agar nelayan tidak kesulitan saat musim melaut,” tutup Carikam, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak nelayan kecil.
Rojak (43), seorang nelayan pemilik kapal ‘Nok Reren’ ukuran 2 GT, menggambarkan kondisi yang dihadapi sebelum adanya SPBUN di Limbangan, Kendalanya adalah jarak tempuh ke SPBU yang jauh dan antrean yang sangat lama.
“Dulu kami bisa antre sampai tiga jam, dan jauh,” ungkapnya.
Rojak merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPBUN 38.45217 di wilayahnya di Desa Limbangan yang dekat dengan kapalnya bersandar. Ia membutuhkan sekitar dua jerigen atau sekitar 60 liter setiap kali kapalnya melaut untuk menangkap cumi.
“Alhamdulillah sekarang dekat. Saya bisa membeli solar dua jeriken untuk kebutuhan kapalnya,” ujarnya.
Rojak juga mengungkapkan bahwa hasil tangkapannya tidak selalu stabil. Baik banyaknya tangkapan ataupun harga cumi.
“Jika sedang kurang bagus, hasil tangkapan sekitar 10 Kilogram. Tapi jika sedang bagus, bisa sampai 50 Kilogram,” katanya.
Rojak menambahkan bahwa harga jual cumi-cumi pun berfluktuasi tergantung kondisi pasar.
“Harganya sekitar 50 ribu per kilo kalau harga lagi bagus, tapi kalau harga lagi turun karena banyaknya hasil tangkapan cumi dari nelayan harganya hanya 35 ribu per kilo, malah pernah sampai 22 ribu per kilo,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Edi Umaedi, mengakui bahwa keberadaan SPBUN Solusi sangat membantu nelayan.
“Idealnya SPBUN/SPDN ada di setiap lokasi pendaratan ikan di Kabupaten Indramayu, disesuaikan kuotanya dengan jumlah kapal nelayannya,” ungkap Edi.
Menurut Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan, keberadaan SPBUN diharapkan dapat mempermudah pendistribusian dan pengawasan BBM subsidi untuk nelayan.
“Sehingga subsidinya tepat sasaran,” pungkasnya.
