CirebonTrend.id – CIREBON – Belum lama ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berhasil sehatkan kembali Bank Perekonomian Rakyat Indramayu Jabar (BIMJ), menjadi bank normal yang sebelumnya masuk dalam kategori Bank Dalam Resolusi (BDR).
Hal tersebut merupakan sejarah baru dalam penanganan bank bermasalah yang ditangani oleh LPS dan kali pertama LPS melakukan penanganan BDR dengan cara banknya disehatkan melalui kewenangan baru sejak diterbitkannya UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Hal ini merupakan inovasi baru untuk penanganan bank yang lebih efektif, sehingga memungkinkan LPS melakukan tindakan penyelamatan dengan melibatkan calon investor atau pihak lainnya sebelum LPS memutuskan opsi resolusi yaitu purchase and assumption, bridge bank, penyertaan modal sementara, atau likuidasi,“ ujar Suwandi, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, di acara Temu Media di Cirebon, Kamis 13 Juni 2024.
Menurut Suwandi, sebagaimana tertuang pada UU P2SK, LPS berwenang melakukan penanganan bank yang berstatus BDR di mana LPS dapat melakukan penjajakan kepada bank yang berminat untuk mengambil alih seluruh, atau sebagian aset dan kewajiban bank serta penjajakan kepada calon investor lainnya.
“Dimana sebelumnya LPS tidak memiliki kewenangan ini,” cetusnya.
Suwandi menambahkan, sebagai implementasi atas kewenangan tersebut, LPS kemudian melakukan berbagai upaya penyehatan BIMJ antara lain bekerjasama dengan Bank BJB yang merupakan kreditur BIMJ untuk menjadi investor.
Penyehatan BIMJ, Suwandi mengungkapkan, dilakukan dengan melakukan konversi pinjaman BIMJ kepada Bank BJB menjadi modal inti tambahan sebesar 25 miliar dari seluruh pinjaman BIMJ kepada Bank BJB sebesar 39 miliar.
“Dengan cara ini, LPS bisa menghemat 127 miliar, karena tidak perlu membayar klaim penjaminan apabila banknya dilikuidasi,” ungkapnya.
Dengan konversi tersebut, Suwandi memaparkan, perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank menurut mencapai 28,83 persen dan cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir mencapai 27,03 persen.
“Artinya dengan KPMM dan cash ratio tersebut, BIMJ sudah dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan mengenai solvabilitas dan likuiditas perbankan,” paparnya.
“Per 30 April 2024, total aset BIMJ sebesar 160,89 miliar, total kewajiban 158,42 miliar dengan simpanan 114,20 miliar serta total ekuitas sebesar 2,47 miliar,” sambungnya.
Terobosan LPS Demi Ketenangan Nasabah
Pada kesempatan yang sama, Suwandi juga menjelaskan, berdasarkan UU P2SK, LPS kini dapat lebih maju ke depan dalam menangani bank sebelum kondisi bank tersebut menjadi lebih buruk.
“Melalui undang-undang ini, fungsi LPS sebagai otoritas resolusi bank tidak hanya sekedar menjadi paybox dan loss minimizer namun telah meningkat menjadi fungsi risk minimizer di mana kewenangan LPS juga telah dilengkapi dengan fungsi surveilans dan early involvement,” jelasnya.
LPS sekarang memiliki berbagai macam opsi untuk menangani bank sebelum bank tersebut diputuskan opsi resolusinya.
Tindakan tersebut misalnya melakukan penempatan dana pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas pada saat bank dalam status bank dalam penyehatan dan tidak eligible untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia atau mengalihkan bank kepada investor yang berminat.
Penjajakan kepada calon investor yang berminat utk mengambil alih bank, telah dilakukan kepada bank yang telah ditetapkan sebagai bank dalam resolusi sebelum diputuskan opsi resolusinya.
“Dan opsi ini akhirnya telah diterapkan dalam penyelamatan BIMJ,” ujar Suwandi.
Update Pelaksanaan Likuidasi dan Pembayaran Klaim Penjaminan Nasabah BPR KRI
Data per 31 Mei 2024, total simpanan layak bayar Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) yang telah dibayarkan LPS telah mencakup total simpanan sebesar 331,15 milyar (97,98 persen), dan total rekening sebanyak 33.400 rekening (97,26 persen).
Seperti kita ketahui, BPR KRI merupakan bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK sejak September 2023 lalu. Dan berdasarkan data LPS, rata-rata waktu pembayaran klaim dari tahun ke tahun telah menunjukan tren yang positif.
Sebagai gambaran, Suwandi mengatakan, proses pembayaran klaim tahap pertama penjaminan nasabah pada tahun 2021 membutuhkan waktu antara antara 9 sampai dengan 14 hari kerja, namun sekarang pada tahun 2024 menjadi lebih cepat.
“Hanya membutuhkan 5 hari kerja saja sejak bank dicabut izin usahanya utk pembayaran tahap pertama yang mencakup lebih dari 70% nasabah,” katanya.
LPS Bekerjasama Dengan Kejaksaan Tangangi BPR KRI
Suwandi menegaskan, kepada para debitur yang masih memiliki kewajiban kepada BPR Karya Remaja Indramayu dihimbau agar segera menyelesaikan kewajibannya.
LPS melalui Tim Likuidasi akan melakukan lelang agunan melalui KPKNL serta melakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Indramayu dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
“LPS sudah memiliki MoU dengan pihak Kejaksaan,” tegasnya.
nbsp;