Cirebontrend.id – CIREBON – Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu di Kota Cirebon yang seharusnya menjadi tulang punggung peningkatan gizi balita kini menghadapi tantangan serius.
Sejumlah kader mengeluhkan keterlambatan pencairan anggaran yang berdampak pada kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat.
Tatin Nuryatin, Ketua Posyandu RW 02 Sywkhmagelung, mengungkapkan bahwa dana PMT yang seharusnya menunjang aktivitas Posyandu dan Posbindu hanya cair setiap tiga bulan sekali, dengan total Rp500 ribu per tahap.
Rinciannya, Rp300 ribu untuk Posyandu dan Rp200 ribu untuk Posbindu, termasuk insentif kader.
“Pada tahun 2024, kami pernah merasakan penundaan hingga lima bulan. Itu sangat menyulitkan, karena kami harus menggunakan dana kas sendiri untuk menutupi kebutuhan,” ujar Tatin.
Menurutnya, keterlambatan ini bukan hanya mengganggu kegiatan Posyandu, tetapi juga mempengaruhi motivasi para kader yang menerima honor sangat minim.
“Honor kader hanya Rp700 ribu setiap tiga bulan, dibagi untuk 12 orang. Ini jelas kurang untuk mendukung kerja mereka,” tambahnya.
Sri Rahayu, Ketua RW 02 Sywkhmagelung, turut angkat bicara. Ia menyatakan bahwa pihak RW sering kali harus menggunakan dana kas atau meminta bantuan warga untuk menjaga keberlangsungan program kesehatan masyarakat ini.
Siti, kader Posyandu RW 12 Bedeng Baru, juga mengeluhkan kondisi serupa. “Kami berharap ada perbaikan, agar kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” harapnya.
Menanggapi keluhan ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menyatakan akan segera meminta klarifikasi dari dinas terkait untuk memastikan pencairan anggaran bisa lebih teratur.
“Kami akan mendorong perbaikan mekanisme pencairan anggaran ini, karena kesehatan anak dan keluarga adalah prioritas,” tegas Rinna, politisi dari PAN.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan kader juga penting untuk memastikan program Posyandu dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.
