Cirebontrend.id – SEMARANG – DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap penerapan pengawasan tematik yang merupakan bagian dari program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Langkah ini dianggap sebagai contoh sinergi yang erat antara pemerintah dan masyarakat, serta membuka peluang bagi DPRD untuk lebih terlibat langsung dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga ke level akar rumput.
Hj Ratnawati, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa pengawasan tematik ini layak dijadikan contoh karena melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
Program ini juga mencakup pendampingan bagi anggota dewan, suatu kebijakan yang telah diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggota dewan secara optimal.
“Dalam diskusi kami, salah satu poin penting adalah program pendampingan yang kami pelajari di sini dan nantinya akan kami adopsi untuk DPRD Jawa Barat,” ujar Ratnawati di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Jumat 31 Januari 2025.
Ratnawati menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 50 juta jiwa, peran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat belum dapat dijalankan secara maksimal.
Oleh karena itu, kehadiran pendamping di lingkungan dewan dianggap sangat penting untuk membantu kinerja anggota dalam menanggapi berbagai permasalahan dan aspirasi yang muncul di daerah pemilihan mereka.
“Setiap kali anggota melakukan kegiatan di daerah pemilihannya, tentu saja mereka akan menghadapi berbagai permasalahan dan aspirasi yang harus ditindaklanjuti. Kami tidak bisa mengatasinya sendiri,” tambahnya.
Ratnawati juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan tematik yang perlu didorong dan diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini semakin relevan mengingat perhatian gubernur terpilih periode 2025-2029 yang menaruh fokus pada kebudayaan.
Program ini tidak hanya didorong oleh Kementerian Pariwisata, tetapi juga dapat dijadikan acuan bagi anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan serupa di Jawa Barat.
“Saya berharap ada dukungan positif dari gubernur Jawa Barat yang terpilih dan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, mengingat banyak di antara mereka memiliki latar belakang kebudayaan,” ungkap Ratnawati.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Saeful Bachri, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pengawasan tematik merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi dengan mitra komisi untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah secara efektif, sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.
“Program pengawasan tematik ini merupakan terobosan yang sangat positif. Dengan melibatkan mitra komisi sebagai fasilitator, program ini dapat memperkuat pelaksanaan program pemerintah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Saeful Bachri.
Dengan adanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, serta dukungan terhadap pengawasan tematik, diharapkan pelaksanaan program pemerintah daerah di Jawa Barat dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
