Cirebontrend.id – CIREBON – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) kini sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional(DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
“Sekarang setiap tiga bulan akan ada pergantian penerima. Ada yang keluar, ada yang masuk. Semua mengacu pada hasil verifikasi terbaru,” ujar Gus Ipul dalam Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu 13 Agustus 2025.
Pemutakhiran data dilakukan secara berkala melalui pengecekan lapangan oleh Kemensos dan pemerintah daerah, kemudian divalidasi BPS.
Sistem ini, kata Gus Ipul, merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh data bansos lintas kementerian disatukan dan diverifikasi ulang oleh BPS.
Ia menjelaskan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 melarang setiap kementerian mengelola data penerima bansos secara mandiri.
Sebelumnya, Kementerian Sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik sendiri, sementara lembaga lain memiliki basis data berbeda.
“Kalau dulu data diurus dan diintervensi sendiri, sekarang semua sudah terpusat di BPS. Kemensos hanya ikut memutakhirkan data, sedangkan penetapan desil penerima bansos sepenuhnya wewenang BPS,” jelasnya.
Masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos, baik untuk mengusulkan calon penerima maupun mengajukan sanggahan dengan bukti pendukung. Setiap usulan tetap harus melalui proses verifikasi BPS sebelum penetapan.
Daftar penerima bansos diperbarui setiap triwulan, yakni Januari–Maret, April–Juni, dan Juli–September.
Pada penyaluran periode kedua tahun ini, Gus Ipul mengungkapkan banyak penerima lama dicoret karena tidak memenuhi kriteria atau terindikasi melakukan penyalahgunaan bantuan.
“Kita ingin memastikan bansos ini benar-benar sampai ke yang berhak, sesuai prinsip tepat sasaran,” tegasnya.
