Cirebontrend.id – CIREBON – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, Fifi Sofiah, angkat bicara mengenai polemik yang sempat muncul terkait program barak militer bagi anak-anak yang diinisiasi oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat tidak pernah menyatakan penolakan terhadap program tersebut.
“Tidak benar jika dikatakan KPAI pusat menolak program barak militer. KPAI tidak pernah menyatakan sikap penolakan maupun ketidaksetujuan,” jelas Hj. Fifi Sofiah kepada wartawan, Kamis 22 Mei 2025.
Fifi menjelaskan bahwa secara prinsip, program pembinaan anak melalui kegiatan bernuansa kedisiplinan seperti di barak militer dapat diterima, selama tetap mengacu pada perlindungan dan hak-hak anak.
“Kami melihat sisi positifnya, terutama dalam membentuk kedisiplinan dan karakter anak. Namun, tentu saja, implementasinya perlu dikaji lebih dalam agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak,” ungkapnya.
Ia juga meluruskan pernyataan yang sebelumnya sempat mengundang kontroversi, di mana disebut bahwa KPAI pusat menolak program tersebut. Menurut Fifi, pernyataan itu berasal dari mantan komisioner KPAI yang sudah tidak menjabat sejak 2020.
“Pernyataan tersebut tidak mewakili KPAI pusat. Yang bersangkutan memang pernah menjabat, tapi saat ini tidak lagi menjadi bagian dari KPAI. Jadi jangan disalahartikan sebagai sikap resmi lembaga,” tegas Fifi.
Lebih lanjut, Fifi menyampaikan bahwa KPAID Cirebon mendukung penuh langkah yang diambil oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rangka pembinaan karakter generasi muda di wilayahnya.
“Kami memandang ini sebagai upaya konstruktif untuk masa depan anak-anak di Jawa Barat, termasuk Cirebon. Selama program ini tetap berada dalam koridor perlindungan anak, kami mendukung sepenuhnya,” pungkasnya.
