Cirebontrend.id – CIREBON – Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagam-MIAPI) memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan perubahan ambang batas pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah serta syarat usia calon dalam Putusan MK No. 60 dan 70 Tahun 2024.
Dukungan ini disampaikan langsung oleh Pengurus Pusat Kagam-MIAPI, R. Priyo, yang mengkritik keras sikap politik yang dianggap tidak etis dari sejumlah pihak, termasuk alumni UGM yang kini berada di posisi kekuasaan.
Dalam pernyataannya, Priyo menyoroti tindakan intervensi politik yang menurutnya telah mencederai demokrasi dan melanggar adab serta norma bernegara.
“UGM seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keadilan, namun intervensi politik yang tidak etis dan serakah ini mencoreng nama baik almamater kita,” tegas Priyo Kamis 22 Agustus 2024.
Ia juga mengajak seluruh alumni UGM untuk bersatu dan melawan segala bentuk intervensi yang merusak proses demokrasi dan hukum di Indonesia.
“Kami tidak bisa menerima tindakan yang merusak tata negara dan konstitusi. MK adalah lembaga tertinggi dalam bidang hukum dan konstitusi yang harus dihormati oleh semua pihak,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Kagama Cirebon Raya dan Wakil Ketua Kagama Jabar, Heru Subagia, juga menyuarakan dukungan terhadap keputusan MK.
Ia menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan demokrasi dengan mendukung calon kepala daerah yang memiliki kesempatan setara dalam kontestasi politik, tanpa terhalang oleh kepentingan elit tertentu.
“Kami sebagai keluarga alumni Gajah Mada memberikan dukungan moral dan politik terhadap keputusan MK ini. Kami siap turun ke jalan jika diperlukan, dan mendesak agar Ketua Alumni Gajah Mada, Pak Ganjar, segera merapatkan barisan dan mengambil tindakan nyata untuk mempertahankan demokrasi dan keadilan di Indonesia,” ujar Heru.
Pernyataan tegas dari Kagam-MIAPI ini menandai langkah penting dalam perjuangan menjaga integritas demokrasi dan mengingatkan bahwa intervensi politik yang tidak etis tidak akan ditoleransi, terlebih jika itu datang dari alumni institusi pendidikan yang seharusnya menjadi pilar kebangsaan.
nbsp;