Cirebontrend.id – CIREBON – Pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Harjamukti di salah satu hotel Kota Cirebon, Rabu 7 Februari 2024.
Hasil Musrenbang Kecamatan Harjamukti itu menetapkan 716 program kegiatan tahun anggaran 2024 untuk pelaksanaan 2025.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, mengapresiasi usulan program yang telah ditetapkan Kecamatan Harjamukti dari berbagai kelurahan melalui SIPD RI.
Menurutnya, usulan tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Cirebon, terutama bagi anggota dewan yang mewadahi daerah pemilihan Harjamukti dan sekitarnya.
“Kami sangat mengapresiasi usulan kegiatan yang telah ditetapkan, sebab penting, apalagi ada 13 legislator yang mewakili Dapil Harjamukti dan sekitarnya,” katanya.
Ia pun meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk segera menyusun perencanaan mendetail agar pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
“Ini menjadi prioritas penting DPRD untuk berkoordinasi dengan pemkot untuk menindaklanjuti dan mencari solusi dalam rangka perbaikannya ke depan,” tambahnya.
Senada, Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, mengharapkan pemerintah daerah dapat merealisasikan usulan kegiatan yang dibutuhkan Kecamatan Harjamukti.
Selain itu, meski periode DPRD Kota Cirebon Tahun 2019-2024 akan berakhir, Agung menyebut masih bisa mengawal usulan kegiatan yang diajukan dalam Musrenbang.
“Kami harap kebutuhan Kecamatan Harjamukti dapat direalisasikan pemkot, selain itu kami pun masih terus mengawal berbagai kegiatan, terutama dalam perumusan APBD murni 2025 dan APBD Perubahan 2024,” katanya.
Sementara itu, Camat Harjamukti R Yuki Maulana H SSTp menjelaskan, ada tiga turunan kegiatan dari 716 kegiatan yang telah diinput ke dalam SIPD.
Di antaranya, usulan penunjang sebanyak 7 kegiatan, usulan melalu Musbangkel sebanyak 698 kegiatan, dan berasal dari kecamatan sebanyak 11 kegiatan.
“Nah, untuk Musbangkel itu terdiri dari 457 kegiatan infrastruktur, 182 pemberdayaan masyarakat, dan 59 kegiatan long list atau masih direncanakan,” kata Yuki.
Selain itu, beberapa usulan kegiatan sarana prasarana, akan menggandeng SKPD terkait yang dialokasikan sebanyak 293 usulan.
Yuki berharap, pihak eksekutif serta legislatif dapat mendukung dan memantau usulan kegiatan agar dapat direalisasikan.
“Kami sangat berharap, usulan kegiatan ini dapat terealisasikan pada 2025 mendatang, sebab proses penganggaran sudah dapat dirumuskan di tahun 2024 ini,” ujarnya.
nbsp;