CirebonTrend.id – INDRAMAYU – Ribuan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Kamis 10 Agustus 2023.
Aksi Gerakan Nelayan Pantura (GNP) kali ini diikuti juga oleh HNSI, SNT dan SNNU. Dalam aksi tersebut mereka tergabung dalam Aliansi Nelayan Pantura (ANP).
Dalam aksinya, Ketua Umum Pengurus Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin mengatakan, aksi ini menolak untuk melakukan migrasi bagi kapal yang berukuran 30 GT ke bawah, penolakan tersebut dikarenakan mayoritas pemilik kapal tangkap ikan ukuran 5 GT hingga 30 GT adalah pelaku usaha kecil.
“Mereka berusaha di sektor tangkap ikan dengan modal kecil untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Jadi penolakan ini demi menjaga keberlangsungan usaha nelayan kecil,” kata dia.
Selain itu, Kajidin menuturkan, migrasi kapal tangkap ikan yang berukuran di bawah 30 GT di khawatirkan akan menambah biaya operasional, di mana kapal harus membayar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 5 persen dan membeli alat Vessel Monitoring System (VMS) yang harganya mencapai puluhan juta rupiah.
“Kapal harus membayar pungutan PNBP sebesar 5 persen dan membeli alat VMS yang harganya puluhan juta. Padahal selama ini pendapatan mereka tidak pasti,” ujar Koordinator Umum, Kajidin.
Selain itu, untuk kapal dibawah 30GT aturan pembatasan aktivitas penangkapan ikan di bawah 12 Mil dianggap sangat memberatkan. Karena nelayan kecil nantinya harus menambah biaya operasional 5 persen untuk PNBP sekaligus menambah alat Vessel Monitoring System (VMS) yang harganya mencapai jutaan rupiah.
“Kapal melebihi 12 Mil itu harus pasang VMS namanya, harganya delapan belas juta diperpanjang tiap tahun enam juta lima ratus. Apa mereka gak mikir, kapal ukuran 5 sampai 30 GT punya kemampuan untuk hal itu,” katanya.
Menanggapi aksi itu, Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, mengaku siap mendukung aspirasi dari pada nelayan Indramayu. Meski tidak memiliki kewenangan, namun dewan akan menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah pusat.
Syaefudin menilai, masyarakat Indramayu terutama para nelayan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mencapai belasan miliar rupiah. Pihaknya pun mengaku siap mendukung para nelayan yang menolak edaran dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.
“Tapi apa daya kita DPRD hanya bisa mendampingi dan siap berjuang bersama-sama menyampaikan kepada pemerintah pusat. Jika diperlukan, DPRD bersama nelayan bisa ke sana (pusat),” kata Ketua DPRD Indramayu saat menemui demonstran.
